Pemimpin Pasifik Desak Jakarta Buka Akses Kunjungan PBB ke Papua
Solomon Islands Prime Minister Matthew Wale made an emotional plea to Indonesia at UN General Assembly in New York. 25 September 2026. UN Photo
Papua GeoScope | Internasional – Pasifik
NEW YORK — Isu Papua kembali mendapat perhatian dalam diplomasi kawasan Pasifik setelah sejumlah pemimpin negara Pasifik menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua.
Seruan tersebut kembali disampaikan di tengah berlangsungnya Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Salah satu pemimpin yang mengangkat isu tersebut adalah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale.
Dalam pidatonya, Wale menegaskan bahwa Kepulauan Solomon menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Republik Indonesia. Namun, pemerintahnya menilai berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua perlu diverifikasi secara independen.
Wale karena itu kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua tanpa penundaan lebih lanjut. Menurutnya, kunjungan tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang lebih independen mengenai situasi HAM di wilayah tersebut.
Permintaan sudah berlangsung sejak 2019
Permintaan kunjungan tersebut bukan isu baru dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Pacific Islands Forum (PIF) pada 2019 telah menyerukan agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua. Namun, hingga September 2026, kunjungan yang dimaksud belum terlaksana.
Isu ini kembali mendapatkan perhatian setelah negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) membahasnya pada pertemuan yang berlangsung di sela-sela Pacific Islands Forum Leaders Meeting di Koror, Palau, pada akhir Agustus 2026.
MSG mendorong kelanjutan keterlibatan diplomatik dengan Indonesia untuk memfasilitasi akses bagi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Para pemimpin MSG juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan pembahasan status Indonesia sebagai associate member dalam organisasi regional Melanesia itu pada pertemuan berikutnya apabila tidak ada perkembangan terkait kunjungan tersebut.
Indonesia merupakan associate member MSG, sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berstatus observer. Anggota penuh MSG terdiri dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) dari Kaledonia Baru.
Jakarta: Proses Kunjungan Tetap Berjalan
Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan yang disampaikan Kedutaan Besar Indonesia di Selandia Baru kepada RNZ Pacific pada awal September 2026, menyatakan bahwa rencana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM masih berada dalam proses.
Perwakilan Indonesia juga mengatakan tidak ada pembahasan mengenai peninjauan keanggotaan Indonesia di MSG sebagaimana muncul dalam pemberitaan regional.
Jakarta menekankan pendekatan kerja sama dan dialog dalam penanganan isu HAM serta menilai keterlibatan internasional perlu menghormati kedaulatan dan kepemilikan nasional terhadap proses penyelesaian persoalan dalam negeri.
Pemerintah Indonesia selama ini juga menegaskan bahwa kebijakan di Papua diarahkan pada peningkatan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam forum HAM PBB, delegasi Indonesia sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah memperluas kebijakan afirmatif dan otonomi khusus serta meningkatkan pendanaan dan representasi Orang Asli Papua dalam institusi daerah.
Jakarta pada saat yang sama menyatakan bahwa situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua dipengaruhi oleh serangan kelompok bersenjata. Dalam Sidang Dewan HAM PBB pada September 2026, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata juga telah menimbulkan korban sipil dan mengganggu fasilitas serta pelayanan publik.
Papua Kembali Menjadi Isu Diplomasi Pasifik
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa isu Papua masih menjadi salah satu agenda yang muncul dalam hubungan Indonesia dengan sejumlah negara Melanesia dan Pasifik.
Di satu sisi, negara-negara Pasifik yang mendorong kunjungan PBB berpendapat bahwa akses independen dapat membantu mengklarifikasi laporan dan tuduhan mengenai situasi HAM di Papua.
Di sisi lain, Indonesia mempertahankan posisi bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia serta menekankan penyelesaian persoalan melalui pembangunan, penegakan hukum, perlindungan HAM dan dialog dengan tetap menghormati kedaulatan nasional.
Catatan resmi mekanisme HAM PBB juga menunjukkan bahwa Indonesia telah menerima sejumlah kunjungan mandat khusus PBB pada berbagai isu, sementara sejumlah permintaan kunjungan lainnya masih berada pada berbagai tahapan, mulai dari permintaan, pengingat hingga pengajuan tanggal.
Dengan kembali munculnya isu tersebut dalam forum internasional pada September 2026, perhatian selanjutnya akan tertuju pada apakah Pemerintah Indonesia dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dapat mencapai kesepakatan mengenai waktu, mandat, dan mekanisme kunjungan ke Papua.
Bagi kawasan Pasifik, perkembangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan isu HAM, tetapi juga menyentuh hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Melanesia serta peran Papua dalam dinamika geopolitik Pasifik.
Papua GeoScope
Melihat Papua dari Perspektif Geografi, Pembangunan Wilayah dan Dinamika Global.
Sumber: RNZ Pacific; Pacific Islands Forum/MSG reporting; United Nations/OHCHR; laporan regional Pasifik, September 2026.